Bengkulu, Kabar-One.com – Jelang pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur Rohidin Mersyah bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi bengkulu Fahamsyah melaksanakan kegiatan penandatanganan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Balai Semarak Kota Bengkulu pada Kamis, (30/11/2023).

Pada kesempatan itu, Gubernur Rohidin menerangkan bahwa tahapan NPHD sudah selesai seluruhnya, hanya melakukan penandatanganan secara langsung dikarenakan kesepakatan yang disepakati sudah lama dilakukan.

“Saya inginkan dari pihak BPKD dengan melalui Kesbangpol paling lambat dalam 14 hari setelah NPHD segera dicairkan. Dengan begitu program kerja Bawaslu sudah dapat dilakukan terutama di bulan Desember ini”. Jelas Gubernur.

Lanjutnya, sisa anggaran yang akan dialokasikan kepada bawaslu bulan Januari dan Februari seluruhnya harus diserahkan atau sudah dicairkan oleh bawaslu, begitu juga dengan KPU.

“kita memiliki prinsip dan kesepakatan sampai adanya kegiatan bawaslu yang tidak terbiayai untuk bulan Desember. Jangan sampai nanti secara total keseluruhan tidak terakomodir sesuai dengan anggaran. Mekanisme dari 40 dan 60 dirasa sudah selesai, karena dikhawatirkan apabila yang dianggarkan 90 persen pada tahun 2024 ini takutnya APBD tidak sanggup, sementara dari Pemprov sendiri menganggarkan dan anggarannya tersedia tanpa refocusing”. Terangnya lagi.

Kemudian Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Fahamsyah menyampaikan didalam penganggaran untuk pilkada sudah sesuai dengan SE Mendagri anggaran yang sudah disepakati antara Bawaslu Provinsi Bengkulu dan juga Pemerintahan Provinsi bengkulu senilai 50,6 miliar, kemudian pada tahap awal ini akan ditransferkan 40 persennya dan 60 persen untuk anggaran tahun 2024.

Menurut Ketua Bawaslu sendiri anggaran yang ada atau yang sudah ditransferkan nanti digunakan untuk honorarium panitia ad hoc, panwascam, hingga PPS dan launching pilkada, sosialisasi tahapan pilkada dan sebagainya.

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %