Pemkot Waspadai Spekulan Jelang Ramadan

Read Time:1 Minute, 25 Second

Bengkulu,kabar-one.com – Menjelang puasa Ramadan 2024, Pemerintah Kota Bengkulu melakukan pengecekan kebutuhan pokok ke distributor, agen sembako dan pasar-pasar di Kota Bengkulu.

Pengecekan kebutuhan pokok tersebut dilakukan untuk memantau stok sembako dan pergerakan harga jelang bulan Suci Ramadan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perdagrin) Kota Bengkulu menjamin stok sembako menjelang ramadan aman. Hal itu diungkapkan Kepala Disperdagrin melalui Kabid Pengembangan Perdagangan Erika Ariesanti.

“Stok sembako kita hingga ramadan mendatang masih aman dan tidak ada masaalah, asal menjelang ramadan tidak ada spekulan yang bermain, maka kebutuhan masyarakat akan sembako tetap mencukupi,” tegas Erika, Minggu (10/3).

Sama seperti tahun sebelumnya, menjelang ramadan, Disperdagrin rutin melakukan pemantauan ke lapangan, memantau harga kebutuhan pokok.

Pemantauan ini juga sebagai upaya mencegah spekulan yang sengaja ingin mencari untung dalam kondisi menjelang ramadan dan lebaran mendatang.

“Jangan sampai ada spekulan yang ingin memanfaatkan situasi ini, kita pun akan tetap awasi di lapangan secara rutin,” tuturnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga memastikan, bila stok sembako seperti beras dan minyak sayur, masih aman di pasaran. Meski begitu, Kemendag membenarkan, ada kenaikan harga yang cukup signifikan.

Meski terlihat kenaikan harga pada beras, hingga saat ini harga minyak sayur masih aman dan sama seperti harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 14.000 per liter atau Rp 15.000 ribu per kilogram.

Lalu, untuk ketersediaan stok sembako juga, pihaknya berkordinasi dengan Bulog, Badan Pangan Nasional, serta dinas-dinas di berbagai daerah. Dengan begitu, masyarakat bisa melakukan ibadah di bulan suci Ramadan dengan aman dan tenang.

Kementerian Perdagangan pun membuka layanan aduan, bilamana masyarakat di daerah menemukan adanya kenaikan harga yang melambung tinggi dan juga tidak ketersediaan stok di pasaran. Dengan begitu, pemerintah pusat melalui dinas terkait di berbagai daerah, bisa langsung menindaklanjutinya. (**)