Kadis PMD Benteng Mengatakan Apabila Massa Jabatan Kades Sudah Berjalan 9 Tahun Masih Bisa Diberhentikan Secara Tiba-Tiba Dalam Undang-Undang Yang Berlaku
Read Time:1 Minute, 3 Second
Bengkulu Tengah, Kabar-One.com – Badan Legislatif DPR RI sudah memutuskan bahwa akan memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun(22/6/2023).
Masyarakat pun merasa khawatir apabila jabatan kades menjadi 9 tahun tersebut, kepala desa justru tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sedangkan jika kades menjabat tetap yaitu selama 6 tahun, maka para kades akan tetap konsisten dan masyarakat pun mengukuhkan jabatan para periode selanjutnya.
Oleh karena itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkulu Tengah, Tomi Marisi memberikan tanggapan dan menilai bahwa kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat tersebut tentunya tidak perlu terjadi dan tidak perlu menjadi sebuah ketakutan dari masyarakat itu sendiri.
Karena saat ini seluruh kinerja yang dilakukan oleh kepala desa bisa diawasi dan disorot oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, camat dan oleh masyarakat itu sendiri.
”dalam hal ini masyarakat merupakan badan permusyawaratan Desa (BPD) tentunya bertugas juga untuk melakukan penilaian terhadap kinerja kades itu sendiri” Jelas Tomi.
Setiap tahunnya seorang kades wajib menyampaikan laporan dari hasil pertanggung jawaban kepada BPD dan masyarakat , jika tidak menjalankan tanggung jawab tentunya sudah tidak akan diterima.
Sebagai Informasi, menurut pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan disebutkan bahwa kepala desa bisa diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
